KAJIAN ATAS RENCANA PENGHAPUSAN DINAS KOMINFO DAN PENGGABUNGANNYA DENGAN DINAS PERHUBUNGAN DI KABUPATEN (studi kasus Kabupaten Samosir)

PENDAHULUAN

Pembentukan perangkat Daerah (Kabupaten/Kota) didasarkan pada Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah dan  Peraturan Pemerintah yang dijabarkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah setempat.

Pasca dilantiknya Bupati Samosir periode 2021-2024 salah satu program untuk percepatan pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah direncanakan untuk merevitalisasi Perangkat Daerah yang dahulunya juga dilakukan oleh Bupati periode 2016-2021 (ditetapkan dengan Perda Samosir Nomor 8 Tahun 2016).

Penerbitan Perda Samosir Nomor 8 tahun 2016 tersebut didasarkan pada PP Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Permendagri Nomor 99 tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah dan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Ketika Bupati Samosir periode 2021-2024 menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah atas Perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang pada prinsipnya  berkenaan pada perubahan nomenklatur perangkat daerah, antara lain disebutkan  perubahan jumlah organisasi perangkat Daerah dari 38 OPD menjadi 32 OPD (terjadi pengurangan 6 OPD), dan Staf Ahli Bupati menjadi 2 orang saja.

Ketika informasi ini mencuat ke public dan dibahas oleh DPRD, banyak pihak mengajukan pertanyaan, usul dan saran bahkan terkesan “menolak” perubahan (pengurangan dan penggabungan), salah satu di antaranya menyangkut  penghapusan Dinas Komunikasi dan Informasi  (Kominfo) dan menggabungkannya (menjadi salah satu bidang) dengan Dinas Perhubungan.

Tentu saja pembahasan ini bergulir di komunitas warga terutama di kalangan pers/wartawan yang selama ini sehari-harinya bertugas dalam koordinasi –kerjasama dengan Kominfo dalam hal pemberitaan media massa cetak/online, bahkan tidak jarang medsos juga ikut-ikutan menginformasikan peristiwa yang terjadi di masyarakat.  Kondisi ini terjadi sejak terbentuknya Dinas Kominfo di Samosir, sementara Bagian Humas di Sekretariat tidak lagi menjadi “sasaran” para pemberita/pewarta/wartawan, dan memang tugas utamanya adalah sebagai Humas Pimpinan.

Memperhatikan pro-kontra-pendapat dari  warga masyarakat terkait Dinas Kominfo dan Dinas Perhubungan,  mari kita coba melakukan kajian berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari kedua OPD di beberapa daerah dan di tingkat Kementerian.

NOMENKLATUR, TUPOKSI DAN PERATURAN PEMBENTUKANNYA:

1.        Kementerian Perhubungan (Pusat) dan Dinas Perhubungan (Daerah)

A.   Departemen Perhubungan/Kementerian Perhubungan yang dibentuk sejak awal perjuangan kemerdekaan (1945), pada awalnya membawahi bidang perhubungan dan pekerjaan umum, kemudian berubah pada pengakuan kedaulatan Belanda atas RIS tahun 1949, Departemen Perhubungan memiliki wewenang untuk mengatur perhubungan laut, udara, darat, perkeretaapian serta pos, telegraf, dan telekomunikasi dan masing-masing sektor tersebut diurus oleh jawatan-jawatannya sendiri yang berada di bawah struktur organisasi Departemen Perhubungan.. Titik berat yang menjadi perhatian Departemen Perhubungan pada era 1945-1949 adalah perhubungan darat karena diantara beberapa sektor perhubungan lainya seperti laut maupun udara belum bisa menjadi sarana optimal.

     Kendatipun  perkembangan zaman dan kemajuan pembangunan Indonesia begitu pesat namun nomenklatur  Kementerian Perhubungan/Departemen Perhubungan tidak pernah berubah termasuk titik berat tugasnya yakni di bidang transportasi  (perhubungan darat, laut dan udara), sementara bidang lain yang “ditompangkan”  dibentuk dengan departemen lainnya. (http://www.dephub.go.id/post/read/sejarah)

     Sejak tahun 1945, tercatat 38 orang yang menjabat Menteri Perhubungan, dengan tugas pokok dan fungsi:

–          Tugas Pokok

     Membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang perhubungan.

–          Fungsi

1.         kebijakan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis di perhubungan;

2.         pelaksanaan urusan di bidang perhubungan;

3.         Pengelolaan barang milik / kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Departemen Perhubungan;

4.         Pengawasan dan pelaksanaan tugas dibidang perhubungan;

5.         Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsi perhubungan kepada Presiden;

     Dengan demikian Kementerian Perhubungan  sebelumnya  disebut Departemen Perhubungan  adalah pelayanan pemerintah yang bertanggung jawab atas tata kelola dan regulasi transportasi di Indonesia, dan saya boleh menyebutnya sebagai  Kementerian Transportasi Indonesia.

B.   Dinas Perhubungan (Daerah)

     Dibentuknya Dinas Perhubungan di Daerah sudah barang tentu merupakan kajian Kementerian Dalam Negeri, terkait potensi  dan kondisi eksisting daerah tersebut. Pada awalnya di kawasan Danau Toba (Samosir), tugas Dinas Perhubungan hanyalah menyangkut perhubungan/transportasi darat, sedangkan laut (danau) dan sungai  sangat langka ditangani (wewenang provinsi).

     Perkembangan selanjutnya, melihat kawasan Danau Toba memiliki kekhususan yakni adanya perhubungan/transportasi danau seperti kapal kayu, solu-solu dan sebagainya termasuk sekarang ini ada kapal wisata milik perorangan/swasta, maka Dinas Perhubungan Samosir mendapat tugas untuk mengatur transportasi  danau bersama Dinas Perhubungan Provinsi dan Kementerian Perhubungan (Pusat).

     Artinya Dinas Perhubungan, masih tetap memiliki tugas pokok utama di sektor transportasi  darat dan danau terkait alat transportasi, keselamatan transportasi dan aturan yang berhubungan dengan itu (peraturan perlalu lintasan),  yang menurut pengamatan dan pengalaman, setiap tahun berkembang signifikan terutama dikaitkan dengan ditetapkannya Samosir sebagai salah satu destinasi pariwisata super prioritas, yang butuh keamanan-kenyamanan ber lalu lintas.

     Dari berbagai survey saya di beberapa dinas perhubungan kabupaten, secara umum tugas-pokok dan fungsi Dinas Perhubungan adalah:

     Tugas Pokok:

·            Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah;

·            Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

·            Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Perhubungan Darat (Danau) yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;

     Fungsi

1.         perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan

2.         penyelenggaran upaya peningkatan pelayanan publik di bidang perhubungan

3.         penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan

4.         pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan

5.         penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi

6.         penyelenggaraan manajemen transportasi

7.         pengelolaan manajemen perparkiran

8.         pengelolan terminal yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten

9.         penyusunan kebijakan penyediaan sarana prasarana perhubungan

10.     pengendalian teknis di bidang perhubungan

11.     penyusunan kebijakan pengelolaan retribusi di bidang perhubungan

12.     penyusunan kebijakan pengujian dan pemeriksaan sarana transportasi

13.     penyelenggaraan kesekretariatan Dishub

14.     pengelolaan rekomendasi teknis di bidang perhubungan

15.     monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang perhubungan;dan

16.     pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

     Dengan demikian, tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, adalah pelayanan khusus di sektor transportasi yang membutuhkan sumber daya manusia (man), uang (money), maintenance (peralatan) dan kemampuan manajemen transportasi, yang cukup mumpuni.

2.        Kementerian Kominfo (Pusat) dan Dinas Kominfo (Daerah)

A.                           Kementerian Kominfo (Pusat)

Catatan sejarah pembentukan Kominfo terbentuk pada tahun 2001-2005 dengan nomenklatur Kementerian Negara, dan pada tahun 2005-2009 menjadi Departemen Kominfo, seterusnya tahun 2014 hingga sekarang menjadi Kementerian Kominfo.

Sejak zaman kemerdekaan sampai Orde Baru, bidang komunikasi  dan informasi ini menjadi tugas pokok Departemen Penerangan (terkenal pada masa alm. Harmoko), yang menjadi corong Pemerintah (Pusat) melalui radio, televisi, pers/media massa (Koran) dan dibentuk di daerah sebagai instansi vertikal dan aparat lapangan disebut sebagai Jupen (Juru Penerangan).

Sesuai UU Nomor 38 tahun 2008, Kementerian Kominfo dibentuk mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi, dan informatika dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas,

Sementara fungsinya adalah menyelenggarakan :

1.      perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, dan informatika;

2.      pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Komunikasi, dan Informatika;

3.      pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Komunikasi, dan Informatika;

4.      pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Komunikasi, dan Informatika di daerah; dan

5.      pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

Struktur Organisasi  Kementerian Komunikasi dan Informatika sbb”

1.      Sekretariat Jenderal;

2.      Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;

3.      Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika;

4.      Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika;

5.      Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik;

6.      Inspektorat Jenderal;

7.      Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

8.      Staf Ahli Bidang Hukum;

9.      Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya;

10.   Staf Ahli Bidang Komunikasi, dan Media Massa; dan

11.   Staf Ahli Bidang Teknologi;

·            Seluruh Lembaga Negara/Kementerian Indonesia

·            Dewan Pers

·            Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia

·            Komisi Penyiaran Indonesia

·            Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional

·            Lembaga Sensor Film

·            Lembaga Penyiaran Publik

·            Komisi Informasi

·            PT Pos Indonesia

·            PT Telkom Indonesia

·            LKBN Antara

·            Gerakan Nasional 1000 Startup Digital

·            Startup Studio Indonesia.

            Artinya Kementerian Kominfo mengurusi seluruh hal yang berkaitan dengan penyiaran, komunikasi, informasi baik secara verbal (audio), visual, digital maupun internet.

B.                  Dinas Komunikasi dan Informasi/Informatika Daerah (Kominfo)

Seiring dengan perkembangan pembangunan dan  teknologi informasi  dengan dihapusnya Departemen Penerangan di Daerah, maka di tahun 90-an ada beberapa pemerintah daerah yang membentuk unit kerja/kantor dengan nama Kantor Pengolahan Data Elektronik (PDE) selain adanya Bagian Humas dan Protokol di Sekretariat Daerah.

Kemudian memasuki tahun 2000 an dengan terbentuknya Kementerian Kominfo, Kementerian Dalam Negeri juga memberi peluang untuk membentuk Dinas Kominfo di Daerah.

Adapun tugas pokok dan fungsi Dinas Kominfo Kabupaten (saya kutip dari kabupaten Temanggung Jawa Timur) sbb:

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Bidang Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Bidang Statistik dan Persandian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi :

a.      Perumusan kebijakan teknis di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Bidang Statistik dan Persandian;

b.      Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Bidang Statistik dan Persandian;

c.      Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Bidang Statistik dan Persandian;

d.      Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Bidang Statistik dan Persandian;

e.      Penyusunan kebijakan penyediaan sarana prasarana Informasi dan Komunikasi Publik, Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Statistik dan Persandian;

f.       Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah sesuai peraturan perundangan tentang keterbukaan informasi publik;

g.      Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah;

h.      Pengelolaan e-Government  di lingkup Pemerintah Daerah;

i.        Pemasangan dan pemeliharaan infrastruktur dan jaringan teknologi informasi Pemerintah Daerah;

j.        Penyelenggaraan statistik sektoral dan statistik khusus di lingkup daerah;

k.      Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah;

l.        Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah;

m.    Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Bidang Statistik dan Persandian Pemerintah Daerah;

n.      Pengendalian teknis di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Bidang Statistik dan Persandian;

o.      Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Komunikasi dan Informatika;

p.      Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Bidang Statistik dan Persandian;

q.      Penyelenggaraan pelayanan di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Bidang Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangannya;

PEMBAHASAN

Salah satu tujuan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah adalah agar tugas umum Pemerintah yakni penyelenggaraan pemerintahahan, koordinasi pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan terbagi habis kepada unit kerja sehingga dalam pelaksanaannya dapat memenuhi pola manajemen yang baik dan mencapai sasaran.

Secara umum disebutkan ada 3 tujuan mendasar pembentukan organisasi perangkat daerah yaitu; 1). Untuk Mewujudkan Tujuan Pemberian Otonomi; 2). Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Tertentu.; 3) Untuk Melaksanakan Pelayanan Publik.

Ketiga tujuan itu adalah beban tanggungjawab yang harus dipikul oleh seorang Kepala Daerah (Bupati/Wakil bupati)) sehingga harus dibantu oleh organisasi perangkat daerah yang membagi habis beban tugas tersebut. Artinya OPD adalah wadah unsur pelaksana fungsi penunjang atas urusan Pemerintahan (Daerah).

Dasar utama penyusunan organisasi perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan, Dan harus dipahami dan tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk kedalam organisasi tersendiri. Pembentukan perangkat daerah semata-mata didasarkan pada pertimbangan rasional untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah secara efektif dan efisien. 

Patut dicatat bahwa untuk penyelenggaraan administrasi pemerintahan serta program dan kegiatan pemerintah, kepada Daerah baik itu Gubernur dan Bupati/Walikota dibantu oleh perangkat daerah. Perangkat Daerah atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) itu merupakan organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah, dan  pembentukan Perangkat Daerah harus berdasarkan pertimbangan karakteristik, potensi, dan kebutuhan Daerah.

Kembali ke topik bahasan Perubahan Perda Samosir No.8 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang disebutkan dalam rangka Penataan dan Penguatan Kelembagaan dengan cara penyederhanaan atau perampingan OPD. Penataan dimaksud bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan efisiensi anggaran.

Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah tentunya berimplikasi terhadap Susunan Organisasi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2003, baik dari segi jumlah/besaran, susunan organisasi, maupun perumpunan urusan yang harus disesuaikan dan ditata kembali. Selanjutnya pertengahan tahun 2007 menjadi babak baru bagi penataan kelembagaan daerah di Indonesia secara umum Hal ini karena dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 (PP 41/2007) tentang Organisasi Perangkat Daerah yang menggantikan peraturan sebelumnya (PP 8/2003) mengamanatkan beberapa butir perubahan yang harus segera direspon oleh daerah bila tidak menginginkan kesulitan dalam administrasi penganggaran dengan pemerintah pusat. Landasan operasional dari Penataan Lembaga itu sendiri adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri No 57 tahun 2007. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri no 57 tahun 2007 tersebut maka Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Penataan Organisasi Perangkat daerah sendiri sebagaimana tertuang dalam PP 41 tahun 2007 di dasarkan atas variabel Jumlah penduduk, Luas Wilayah, dan Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ). Berdasarkan variabel dapat ditetapkan jumlah Unit kerja dan OPD yang akan dibentuk. Misalnya jika sebuah daerah mendapat variabel bernilai lebih dari 70 ( tujuh puluh), maka Daerah tersebut  dapat membentuk Sekretariat Daerah yang terdiri dari paling banyak 4 ( empat ) asisten, Jumlah Dinas paling banyak 18 ( delapan belas ) dan jumlah Lembaga teknis paling banyak 12 ( dua belas ). Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut dapat juga ditetapkan  Lembaga Teknis Daerah, seperti Satuan Polisi Pamong Praja ( Satpol PP ) dan Badan Penggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Diatas dasar itu dalam rangka Penataan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Samosir, apakah kebijakan penataan organisasi perangkat daerah itu yang sudah di lakukan pemerintah daerah sesuai dengan pedoman teknis yaitu PP 41 tahun 2007 dan peraturan lainnya yang terbit di kemudian hari?? Apakah sudah dilakukan evaluasi atas kebijakan penataan organisasi itu selama berlangsungnya periode 2016 – 2021 yang lalu.

Kita harus memahami bahwa PP 41 tahun 2007 adalah awal pengaturan organisasi perangkat daerah. PP tersebut menjadi Pedoman teknis yang mengamanatkan agar besaran organisasi perangkat daerah di sesuaikan dengan karakteristik dan kondisi dan harus dibuat seefisien mungkin. 

A. Evaluasi Kebijakan Penataan Organisasi Perangkat Daerah harus dilakukan menyangkut .

1. Efektifitas merupakan hubungan antara output dan tujuan, dimana efektivitas di ukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur organisasi mencapai tujuan yang telah di tetapkan ( Tangkilisan, 2005 : 176 ).Mahmudi ( 2005 : 92 ) mendefinisikan efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi ( sumbangan ) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi,program, atau kegiatan. Efektivitas sebuah organisasi  perangkat daerah dapat terlihat dari kinerja  organisasi perangkat daerah yang dapat mengayomi dan melayani masyarakat.

2. Efisiensi yaitu hubungan antara input dan output, di mana penggunaan barang dan jasa di beli organisasi untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan pengujian dan penilaian berdasarkan tolak ukur ekonomis yaitu input yang telah di gunakan dan hasilnya sebanding dengan output kebijakannya. Menurut William N Dunn ( 2003 : 430 ), efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu Kebijakan penataan organisasi perangkat daerah dilihat dari pelaksanaannya belum mencapai kriteria efisiensi.

3. Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. William N. Dunn mengemukakan bahwa kecukupan (adequacy) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah (Dunn, 2003:430).  Kebijakan penataan organisasi perangkat daerah dikatakan  telah memenuhi kriteria kecukupan, apabila  penataan  yang di lakukan sudah memenuhi kebutuhan daripada organisasi pemerintah daerah itu sendiri.

4. Pemerataan  dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. William N. Dunn menyatakan bahwa kriteria kesamaan (equity) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat (Dunn, 2003:434).Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil di distribusikan. Perataan pada pelaksanaan kebijakan penataan organisasi perangkat daerah dilihat dari pembentukan satuan kerja perangkat daerah ( SKPD ) sudah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan secara merata di masing ± masing urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah

     Selain perataan dalam segi pemenuhan kebutuhan, kebijakan penataan organisasi perangkat daerah juga dapat focus pada saat penentuan prioritas pemilihan, apakah penentuan pemilihan kegiatan tersebut tanpa intervensi atau bebas nilai. Hal ini untuk menghindari terjadinya beberapa kesalahpahaman tentang tugas pokok dan fungsi masing -masing OPD oleh pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah.

5..Responsivitas Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Menurut William N. Dunn menyatakan bahwa responsivitas (responsiveness) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu (Dunn, 2003:437). Kriteria responsivitas di aplikasikan  pada aspek pemahaman aparatur pemerintah daerah terhadap kebijakan penataan organisasi perangkat daerah yang sudah dilakukan. Catatan saya di periode yang lalu bahwa kebijakan penataan organisasi perangkat daerah di Samosir telah berjalan sesuai dengan pedoman teknis penataan kelembagaan perangkat daerah. Namun dalam perjalanannya ada kekurangan yaitu lemahnya pemahaman aparatur pemerintah daerah terhadap tugas pokok dan fungsinya.

6. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut.Artinya ketepatan dapat diisi oleh indikator keberhasilan kebijakan lainnya. Misalnya dampak lain yang tidak mampu diprediksi sebelumnya baik dampak tak terduga secara positif maupun negatif atau dimungkinkan alternatif lain yang dirasakan lebih baik dari suatu pelaksanaan kebijakan sehingga kebijakan bisa lebih dapat bergerak secara lebih dinamis.

     Dalam melihat aspek ketepatan dari penataan SKPD di lingkup pemerintah daerah, apakah sudah disesuaikan dengan urusan-urusan yang sudah di limpahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Serta melihat apakah penataan organisasi perangkat daerah itu sudah di sesuaikan dengan klasifikasi dan variabel yang ditentukan di dalam PP yang menjadi pedomannya?

B. Faktor Penentu Keberhasilan Kebijakan Penataan Organisasi Perangkat Daerah  

1. Penentuan Perumpunan Urusan Kewenangan Penentuan perumpunan urusan kewenangan adalah ketentuan yang di gunakan untuk menentukan urusan atau kewenangan, bagaimana merumpunkannya, bagaimana menentukan jumlah satuan dan unit kerja, dan nomenklatur atau sebutan bagi masing ± masing satuan kerja perangkat daerah. Penentuan perumpunan urusan kewenangan menentukan keberhasilan implementasi kebijakan penataan organisasi perangkat daerah. Regulasi Penataan Organisasi perangkat daerah menuntut pemerintah daerah harus menaungi seluruh urusan kewenangan yang sudah di limpahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

   Yang perlu dipertanyakan dalam penataan  organisasi perangkat daerah ini,  apakah sudah memperhatikan sasaran klarifikasi namun belum memperhatikan pemetaan hambatan. Sesuai yang di katakan William N Dunn bahwa harus memperhatikan pendekatan teknik yang mana salah satunya adalah pemetaan hambatan. Kurangnya pemetaan hambatan mempengaruhi keberhasilan kebijakan penataan organisasi perangkat daerah.

3.    Urusan Pemerintahan yang di bagi Urusan pemerintahan yang di bagi bersama antar tingkatan / susunan pemerintahan di luar urusan pemerintahan adalah semua urusan pemerintahan di luar urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan yang di bagi itu antara lain terdiri dari misalnya 31 bidang urusan pemerintahan. Pembagian urusan pemerintahan tersebut di dasarkan atas kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar tingkatan dan atau susunan pemerintahan.

    Kesimpulan dari pengaruh faktor urusan yang di bagi adalah faktor ini apakah sudah terpenuhi dalam kebijakan penataan organisasi perangkat daerah di Samosir?. Satuan Kerja yang di bentuk melalui penataan kelembagaan perangkat daerah dapat mendukung kinerja pemerintah daerah dalam menangani urusan ± urusan pemerintahan yang sudah di limpahkan oleh pemerintah pusat.

3. Sistem Managemen Pemerintahan Daerah. Sistem merupakan keseluruhan proses yang dipergunakan untuk melaksanakan atau mewujudkan kebijakan. Sistem manajemen pemerintahan daerah di jalankan berdasarkan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas perbantuan Permasalahan yang lazim ditemukan dalam organisasi pemerintahan   antara lain kurangnya pemahaman aparatur pemerintah daerah akan tugas pokok dan fungsinya dan juga koordinasinya dengan OPD yang lain. Artinya  bahwa pengaruh faktor sistem managemen administrasi pemerintahan daerah cukup tinggi untuk memberi  hasilnya yang lebih baik. Jika hasilnya kurang baik maka hal ini menunjukkan bahwa fungsi penggunaan dinamika administrasi belum di jalankan dengan baik. Sebab seharusnyalah Pemerintah Daerah harus lebih peka terhadap dinamika administrasi yang terjadi di ruang lingkup kerjanya.

4. Demokrasi dan desentralisasi berkaitan dengan upaya untuk mengatur kepentingan rakyat dalam wujud pemerintahan itu makin hari semakin mengalami perubahan wujud dan bentuknya. . Masyarakat yang luas memerlukan pengaturan terhadap kebutuhan- kebutuhan bersama, maka diperlukan tatanan dan aturan agar kebutuhan bersama itu terpenuhi. Penataan kelembagaan perangkat daerah harus di sesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat agar dapat memenuhi asas demokrasi dan desentralisasi. Penggunaan sumber daya di dalam organisasi perangkat daerah harus di gunakan sepenuhnya untuk memenuhi tuntutan pelayanan publik dan target pembangunan. Artinya dalam penataan organisasi perangkat daerah,  harus dilakukan Analisis beban kerja sebelum atau melakukan penataan organisasi perangkat daerah. Hal ini dibutuhkan agar penataan atau desain organisasi perangkat daerah dapat mendorong kemandirian dan kreativitas dan inovasi mengoptimalkan  sumber daya aparatur di lingkup pemerintah daerah.

Pertanyaannya yang timbul atas kajian diatas ialah sudahkah dilakukan kajian mendalam atas pertimbangan karakteristik,potensi dan kebutuhan Daerah?

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1.   Dalam penataan (kembali) Organisasi Perangkat Daerah melalui penghapusan dan atau penggabungan dengan OPD lain, secara menyeluruh, kelihatannya belum merupakan hasil kajian bersama sesuai dengan criteria-persyaratan yang disebutkan dalam PP yang mendasarinya.

     Saya melihat beberapa OPD yang dibentuk di awal reformasi dengan PP No. 41 tahun 2007 dengan prinsip miskin struktur-kaya fungsi  (periode Bupati Mangindar Simbolon) lebih cukup untuk menampung dan membagi habis berbagai urusan pemerintahan), walaupun ada beberapa urusan yang tidak tepat dalam perumpunannya.

     Sementara di periode selanjutnya 2016,  makin diperluas dengan pembentukan OPD baru yang semestinya masih dapat bergabung dalam satu rumpun urusan-tugas, dan OPD inilah yang akan dilakukan Penataan Ulang.dan itu dimungkinkan oleh Peraturan

     Kita setuju dan sah-sah saja jika penataan ulang dimaksudkan untuk mendukung percepatan kinerja pelayanan Pemerintah Daerah asalkan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam peraturan yang diterbutkan PP dan Permendagri terpenuhi dengan mempertimbangkan potensi dan kebutuhan Daerah ( maaf bukan faktor kepentingan pribadi atau kelompok)

2.   Sesuai aturan yang menjadi dasar penataan organisasi Pemerintah di pusat dan daerah, tugas dan atau urusan pemerintahan di Bidang Perhubungan (Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan) sangat jauh berbeda dengan tupoksi Bidang Komunikasi dan Informatika (Kementerian Kominfo, Dinas Kominfo), bahkan di Daerah pun keduanya berada pada perumpuan yang berbeda.

Dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, kedua urusan ini pada Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, sehingga kodefikasi nomenklatur bidang Perhubungan ditetapkan dengan kode 2.15 sedang idang Kominfo dengan kode 2.16.

Pada PP 18 tahun 2016, pasal 15 ayat 4 (e) bahwa yang satu rumpun adalah Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, artinya Kominfo dan Perhubungan tidak satu rumpun, kendatipun sama-sama pada Urusan Pemerintah Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar (pasal 15 ayat 4)

Maka penghapusan Dinas Kominfo,kelihatannya tidak berdasarkan kajian potensi dan kebutuhan daerah (Komunikasi dan Informatika itu memerlukan penanganan khusus di era millennium, industri 4.0, KSPN-DPSP dan kelancaran hubungan komunikasi, jejaring dengan seluruh stakeholders. Siapa menguasai informasi dia akan menguasai dunia.

Wacana penggabungannya dengan Dinas Perhubungan, saya kira juga salah kaprah, kenapa??? Selain urusan yang berbeda dan eksisting beban tugas yang cukup berat di kedua OPD (Dinas Perhubungan dan Dinas Kominfo) maka saya memiliki pandangan jika ke depan Dinas Perhubungan (tanpa nomenklatur Kominfo) justru akan bergerak lambat dan mengalami kesulitan, karena yang satu menangani urusan teknis (lapangan) sementara dia harus menangani komunikasi-informatika (dunia nyata di alam maya) yang semakin canggih.

Ketika Kominfo menjadi salah satu bidang di Dinas Perhubungan, maka ruang gerak Komunikasi-Informasi semakin sempit  (dulunya ditangani 3 bidang). Dapat dibayangkan Kepala Bidang yang bersangkutan akan berhadapan dengan tugas urusan yang luas dan besar di sektor komunikasi dan informasi

3.   Dengan bahasan dan kajian diatas, saya menyampaikan rekomendasi sbb:

a.      Dinas Kominfo tetap eksis sebagai salah satu OPD di Kab.Samosir

b.      Penghapusan dan pengabungan Kominfo ke Dinas Perhubungan menyalahi ketentuan dari sisi perumpunan urusan dan fakta di lapangan kedua Dinas ini mempunyai tugas-fungsi yang jauh berbeda.

c.      Sebaiknya ke OPD Dinas Kominfo dimasukkan urusan Statistik dan Persandian

d.      Dalam pengisian jabatan struktural disarankan agar masing-masing jabatan diisi oleh ASN yang memiliki latar belakang pendidikan, pengalaman kerja (task and social background), diklat teknis (kompetensi) di bidangnya, artinya prinsip the right man, the right competency, on the right place, dan tidak mengabaikan aturan jabatan-karier kepagawaiannya.

e.      Bupati/Wakil Bupati Samosir perlu membahasnya secara detail terkait dengan penataan OPD, tentu harus ada pemahaman bersama atas prinsip prinsip dan maksud dan tujuan melakukan penataan ulang, misalnya: prinsip efektif dan efisien, Jangan karena efisiensi akhirnya pelaksanaan tugas menjadi tidak efektif (tidak mencapai sasaran).

Demikian bahasan kajian ini disampaikan kehadapan pembaca, semoga bermanfaat untuk pembangunan daerah khususna di Kabupaten Samosir.

Ambarita,9 Juli 2021, 

Artikel ini telah terbit di media Wahana News