PAK ANIES BASWEDAN MUNDURLAH….

Ir. KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M.Sc., Lic.Eng., Ph.D.
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Kepada Yth,
Bapak Anies Baswedan
Gubernur DKI Jakarta

Dengan hormat,
Tulisan ini murni dari hati nurani yang dalam, yang tidak dikebiri oleh ganasnya politik identitas yang telah terbukti nyata merusak tatanan kehidupan umat manusia atau ambisi mencoba menjadi kutu loncat hanya semata karena haus akan kekuasaan.

Yang saya fahammi, warga DKI saat ini butuh solusi nyata atas musibah banjir, bukan kelitan-kelitan innocent atau wacana-wacana kerdil atau bualan konyol!  Warga DKI Jakarta butu solusi nyata atas musibah banjir agar bisa melanjutkan kehidupannya.

Pak Anies, saya tidak kenal Anda, walau kita sama-sama alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) tercinta, saya angkatan 1984, anda angkatan angkatan 1987? Maaf kalau keliru.

Hanya panggilan jiwa yang memotivasi saya untuk menulis surat terbuka untuk Anda.

Melihat sepak terjang Anda selama menjadi Mendikbud RI dan kemudian menjadi Gubernur DKI, cukup bagi saya untuk menyimpulkan, bahwa Anda tidak cocok menjadi Pejabat Publik. Anda lebih pas menjadi Akademisi.

Dan, selama Anda menjadi Gubernur DKI, Anda gagal menempatkan diri sebagai Pejabat Publik bagi semua orang. Anda hanya menjadi Gubernur DKI bagi orang-orang yang mendukung Anda pada Pilkada DKI beberapa waktu yang lalu.

Saya tidak akan mengajukan argumen-argumen rasional atau saran atau masukan ke Anda, sudah banyak tulisan yang viral di Medsos soal Kinerja Anda sebagai Gubernur DKI Jakarta kaitannya dengan bencana banjir di Jakarta baru-baru ini.

Saya juga tidak punya kepentingan membandingkan kinerja Anda dengan kinerja pak Basuki Cahaya Purnama (Gubernur DKI Jakarta sebelum Anda), bagi saya mubazir dan hanya buang-buang waktu.

Saya minta Anda mundur secara terhormat dan secepatnya sebagai Gubernur DKI. Semakin cepat semakin baik. Anda tidak mampu mengelola Jakarta menjadi lebih baik ke depan. Cara-cara Anda mengantisipasi dan menangani bencana banjir, jelas menunjukkan, bahwa Anda tidak mampu. Jangan alergi melihat fakta dan mengakui ketidak mampuan diri. Yang jadi Korban adalah rakyat banyak. Ingat itu!

Sekali lagi sebagai sesama muslim dan alumni Universitas Gadjah Mada, memohon pak Anies mundurlah secara terhormat. Balik ke kampus menjadi ilmuwan, anda lebih pantas dan terhormat. Jaga nama baik almamatermu.

Semoga Anda bisa menangkap isi surat saya ini secara hening dan jujur. Kejujuran hanya milik orang yang faham Agama dengan baik dan benar dan mengamalkannya  pada kehidupan kemanusiaan yang universal.
Terimakasih. Viralkan!
Yogyakarta, 2020-01-04
Hormat saya,
(KPH. BP. Widyakanigara)

Baca ini jadi serem… duh jangan sampai kejadian:

https://www.facebook.com/nazwaaufar/posts/2550736608505161?__tn__=K-R

*Erizeli Jely Bandaro*
*Mengapa ABAS pangkas anggaran Banjir?*
(Politik).

Dulu sekali saya pernah baca buku, judulnya saya lupa. Tapi saya ingat esensi dari buku tersebut, yang mengutip kata kata dari anggota Parlemen inggris pada abad ke 18. Kira kira kata katanya, “ If you can see through my eyes, you may see the real beauty I see in poor people, in dirty house, unprivileged children, the worst environment, broken dreams ,unfulfilled expectations. You can see there they don’t need reality but rhetoric.”. Kemudian kata kata ini dipakai juga oleh Hitler walau tidak percis sama. “ The broad masses of a population are more amenable to the appeal of rhetoric than to any other force.”

Dalam salah satu diskusi dengan kader Partai, saya pernah dengar langsung mereka berkata dengan nada seperti itu. Kita perlu kantong kantong kemiskinan. Wilayah kumuh yang mudah terserang penyakit. Renta dengan bencana banjir. Kita butuh itu. Karena dari sanalah politik jadi hidup. Orang butuh tempat sandaran dan hope lewat politik. Populisme adalah cara berpolitik untuk mengikat semua orang miskin, yang patuh dan malas berpikir. Jadi kita harus pelihara kemiskinan, agar politik menjadi panglima dan pemegang kunci kebenaran.

Mengapa Komunisme itu jahat dan akhirnya bangkrut? karena ia punya jargon partai kaum proletar ( rakyat jelata ) namun ia memelihara kemiskinan. Sementara populisme lebih jahat lagi. Secara sistem rakyat dipaksa bodoh dalam kemiskinan. Akibatnya rakya tidak tahu hak politiknya dan selalu tergantung kepada pemimpinnya. Hilang daya kritisnya. Paham radikalisme dalam konteks politisasi agama juga punya platform seperti itu. Menjadikan pembelaan orang miskin sebagai narasi politik untuk berkuasa. Tetapi faktanya tidak pernah politisasi agama itu melahirkan kemakmuran kecuali perbudakan cara baru lewat otoriterian atas nama firman Tuhan.

Itu sebabnya ketika saya baca di media massa, ABAS memangkas anggaran penanggulangan banjir tahun 2018 sebesar Rp 242 miliar. Tahun 2019, Tim Anggaran Pemerintahan Gubernur DKI Jakarta memangkas lagi anggaran pembebasan lahan waduk dan sungai untuk pengendalian banjir tahun 2019 sebesar Rp500 miliar. Tentu walau alasanya teknis anggaran, namun sebetulnya ABAS sedang melakukan politik anggaran. Untuk apa? agar daerah bantaran kali yang kumuh tetap dibiarkan kumuh. Kemiskinan diperlukan agar program populisnya menjadi icon nasional. Bahwa dia pemimpin yang peduli orang miskin. Bukan pemimpin tukang gusur. Kelak dalam pemilu, narasi ini akan dipakainya.

Jadi mengapa ABAS pangkas anggaran penanggulangan banjir? karena dia punya ambisi politik untuk tahun 2024, dan dia butuh narasi populisme itu. “ Anda tahu, saya dipaksa untuk menggusur rakyat demi program normalisasi sungai. Tetapi tidak saya lakukan. Walau resiko saya harus berhadapan dengan istana. Tahu mengapa? karena saya berpolitik keberpihakan. Orang miskin yang saya bela, bukan orang kaya, apalagi elite partai.” Demikian kelak narasi ABAS dalam Pemilu.ABAS sangat paham bahwa rasio GINI indonesia 38%. Artinya 62% hidup tidak menikmati pemerataan pedapatan. Atau tidak mendapatkan keadilan sosial. Itulah target yang dia harapkan untuk mendulang suara tahun 2024 menuju istana. Walau karena itu rakyat Jakarta harus jadi korban banjir…

Anies Salahnya Apa ?

Oleh:
Rudi S Kamri

Saya heran masih banyak orang yang menghujat Gubernur DKI Jakarta terkait banjir. Apa salahnya dia ? Wong faktanya dia tidak berbuat apa-apa untuk mencegah dan mengelola air melimpah yang menggeruduk Jakarta. Bagaimana bisa kita menyalahkan orang bodoh yang sedang berpura-pura jadi Gubernur ?

Dari awal kita telah menyadari dia adalah pilihan yang salah buat Jakarta. Jadi apa yang kita harapkan dari orang yang salah? Ini realita yang harus dihadapi oleh warga Jakarta karena melakukan kebodohan yang telah memilih pemimpin yang salah.  Sampai kita berbusa-busa kita menghujat tidak akan membuat dia berubah menjadi orang pintar sekualitas Ahok.

Minta Presiden atau Mendagri memecat dia ? Juga tidak memungkinkan. Karena UU Kepala Daerah yang ada, tidak semudah itu melengserkan seorang Gubernur, sebodoh apapun Gubernur itu. Kecuali dia tertangkap korupsi, menggunakan narkoba atau jelas-jelas terbukti dia melawan ideologi Pancasila. Dus artinya banjir setinggi Monas sekali pun dia akan tetap aman, tidak tersentuh.

Apakah petisi atau class action akan punya dampak untuk melengserkan dia ? Hampir tidak ada manfaatnya. Karena para anggota DPRD DKI Jakarta kecuali PSI, sudah kenyang dijejeli uang haram. Bagaimana mungkin kita mengharapkan anggota DPRD DKI Jakarta sekualitas itu mau mengerti kehendak rakyat untuk melakukan impeachment terhadap Gubernur ?

Satu-satunya jalan adalah Presiden berani mengajukan revisi UU tentang Kepala Daerah kepada DPR RI. Harus ada revisi total tentang sanksi tegas bagi Gubernur apabila terbukti menggergaji kebijakan Presiden. Kalau usulan saya lebih frontal dan tegas: Gubernur jangan lagi dipilih melalui Pilkada Langsung. Karena Gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah, maka usul saya sebaiknya Gubernur langsung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Hal ini untuk memastikan program Presiden aman dilaksanakan oleh Gubernur seluruhnya.

Tapi saya menyadari, usulan saya pasti akan ditolak mentah-mentah oleh partai- partai politik. Karena sudah menjadi rahasia umum bahwa Pilkada Gubernur, Bupati/Walikota adalah panen besar buat partai untuk meraup uang dari sang calon. Disamping itu ada kepentingan partai politik juga untuk menciptakan “bargaining” politik di tingkat provinsi atau Kabupaten/Kota. Tapi kalau Presiden mempunyai kemampuan untuk menyakinkan pimpinan partai politik, bukan tidak mungkin usulan ini dapat dilaksanakan. Meskipun jujur saya tidak yakin, Jokowi bisa melakukan hal ini.

Kembali ke bencana banjir di Jakarta dan sekitarnya. Harapan kita adalah evakuasi korban dan recovery bencana yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan SAR Nasional, TNI, Polri dan relawan lainnya. Untuk tindakan pasca bencana banjir ini, selain segera merampungkan waduk di Ciawi dan Sukamahi, harus dilakukan normalisasi sungai-sungai di Jakarta.

Saya berharap hal ini langsung ditangani Pemerintah Pusat cq Kementerian PUPR. Jangan lagi kita percaya omongan Gubernur bodoh yang hanya bisa main menata kata tanpa kerja. Program naturalisasi sungai usulan Gubernur yang sok bisa ini sudah terbukti tidak ada konsep implementasinya. Jadi saran saya harus ada Peraturan Presiden (Perpres) tentang kedaruratan penanganan banjir untuk DKI Jakarta yang dilaksanakan sepenuhnya oleh Pemerintah Pusat cq Kementerian PUPR.

Lalu apa kerja sang Gubernur jomblo itu? Biarkan saja dia sibuk main anggaran dan korupsi bersama kroni-kroninya. Kita berharap suatu waktu dia suatu ketika kena tangkap KPK. Kalau KPK melempem terpaksa kita harus bersabar menunggu sampai tahun 2022. Apa boleh buat ?

Adzab buat Jakarta saat ini harusnya juga menjadi pelajaran bagi kita, kaum waras akal. Kita harus lebih “die-hard” lagi memenangkan jagoan kita. Kita tidak boleh lagi terlena dan hanya main hura-hura di tataran kelas menengah atas. Kita harus turun ke bawah memberi penyadaran kepada saudara-saudara kita di level grass root yaitu kelompok marjinal perkotaan. Kita harus selamatkan saudara-saudara kita agar tidak lagi menjadi korban jualan agama.

Pada saat Pilkada DKI Jakarta pada November 2024 nanti, harus kita ingat bencana besar banjir pada awal tahun ini. Jangan sampai kita memilih orang yang salah lagi seperti saat ini. Jangan lagi kita kembali terperosok memilih orang yang hanya mampu bermain kata tapi tidak punya etika.

Kalau ditanya lagi, Anies salahnya apa? Tidak salah apa-apa. Kita harus membebaskan orang pekok dari tanggungjawab dan beban pekerjaan yang tidak akan mampu dia lakukan !!!

Salam SATU Indonesia
02012020