Pemindahan Ibu kota.
( Ekonomi dan Politik)
Tahun lalu Mesir sudah merampungkan perecanaan untuk memindahkan ibu kotanya ke kota baru. Dan kini sedang proses pembangunan. Mengapa harus ada pemindahan ibukota ? Karena ibu kota Cairo telah padat penghuni dengan harga tanah dan perumahan yang sudah mahal. Polusi udara terus terjadi karena padatnya kendaraan. Tata kota yang stuck karena kepemilikan lahan yang tak mudah di ubah sesuai dengan rencana Tata ruang. Memaksakan rencana RTRW tentu akan berdampak kepada keresahan sosial dan politik. Atas dasar itulah agar petumbuhan kota yang sehat dan berkelas dunia sebagai ibukota perlu di bangun ibu kota baru. Tapi darimana dananya ? Mesir sedang di landa krisis Anggaran. Terutama soal renta dengan pangan. Ya menggunakan skema swap ( tukar guling ). Ada banyak Asset ex pemerintah pusat yang di serahkan keswasta dengan konpesasi swasta harus membangun insfrastruktur ibu kota Baru.
Mesir menggadeng China untuk terlibat sebagai EPC dan juga Funding atas rencana pembangunan kota baru itu. China Fortune Land Development Company (CFLD) telah ditunjuk sebagai EPC dan juga sebagai solution provider. Bukan itu saja, kotraktor India juga terlibat dalam pembangunan infrastruktur kota, dengan skema B2B. Di perkirakan dana untuk membangun Cairo Capital ini mencapai USD 20 miliar atau setara dengan Rp. 270 triliun atau sama dengan 4 kali dari APBD DKI. Kota baru tersebut akan dibangun dengan luas 700 kilometer di atas padang pasir yang berlokasi di wilayah Timur Kairo. Kota tersebut nantinya akan menjadi pusat pemerintahan dengan fasilitas perumahan untuk lima juta orang, 1.000 masjid, desa pintar, kawasan industri, pusat konferensi dengan 5.000 kursi dan taman terbesar di dunia.
Di sisi lain, perusahan dari Arab Saudi berniat membangun sebuah masjid dan museum Islam sepanjang 210 kilometer. Saat ini, proyek pembangunan kota baru Mesir sudah berjalan. Para kontraktor tengah membangun jembatan dan jalan sepanjang 210 kilometer. Pembangunan lainnya diperkirakan akan rampung dalam lima tahun ke depan.
China juga mulai tahun lalu telah membangun ibu kota baru yang berada di wilayah timur Beijng atau di Kota Tongzhou. Konsep sama dimana kota di bangun dengan design sekecil mungkin orang menggunakan kendaraan pribadi. Dan kalaupun ada kendaraan pribadi maka itu adalah kendaraan listrik. Skema pembiayaan juga sama, yaitu tukar guling. Malaysia juga telah beberapa tahun lalu sukses memindahkan ibu kota ke Putra Jaya.
Melihat jakarta sekarang, seharusnya Ibu kota RI pindah ke kota Baru..
Mengapa Ibu Kota Indonesia harus pindah?
Jakarta sebagai Ibu kota sudah stuck dan kalau dipaksa untuk berkembang menjadi kota berkelas dunia pasti akan dapat restriksi dari sebagian besar rakyat Jakarta. Terbukti Ahok tersingkir karena memang sebagian penduduk jakarta tidak bisa mengikuti trend kota metropolitan: hidup disiplin dan keras. Bagaimanapun Jakarta akan tetap jadi kota besar di Indonesia walau ibu kota sudah pindah ke tempat lain. Mungkin dengan berubahnya status Jakarta sebagai Ibu kota akan lebih mudah penataan jakarta sebagai kawasan mega urban Jabodetabek. Sehingga akan mengurangi ongkos sosial dan ekonomi akibat kemacet lalu lintas. Dengan pindahnya Ibu kota dari jakarta maka kawasan Jabodetabek akan terkelola secara terkendali tanpa harus merampas lahan pertanian untuk ketahanan pangan. Tidak akan ada lagi spekulasi tanah yang menyerobot lahan pertanian jadi kawasan industri dan perumahan mewah.
Bagaimana biaya pembangunannya ? kalau berkaca dengan Pembangun kota Baru di Malaysia, Mesir, China, praktis pembangunan itu tidak dibiayai dari APBN. Tapi melalui skema tukar guling terhadap asset pemerintah pusat yang ada di ibu kota lama dengan pembangunan insfrastruktur ibu kota baru. Di Mesir, China Malaysia ,ketika ini di tenderkan, Pemerintah Pusat mendapatkan keuntungan 10 kali lipat dari hasil tukar guling ini. Pemerintah dapat membangun ibu kota baru dari biaya swasta dan dapat untung lagi.. Dan lagi sudah seharuasnya Ibu kota RI Itu ada ditengah tengah peta Indonesia, bukan di ujung atau di pinggir. Sebaiknya ibukota RI itu nanti dipimpin oleh badan otorita dibawah presiden.
(DDB)