KAWASAN DANAU TOBA MEMERLUKAN LEBIH DARI SEKEDAR IHAN BATAK

oleh Delima Silalahi, Direktur Eksekutif KSPPM
Tanggal 2 Maret 2019 menjadi moment penting bagi Kawasan Danau Toba (KDT). Pada tanggal tersebut Pemerintah meresmikan Kapal Motor Penumpang (KMP) Ihan Batak, 300 Gross Tonage (GT), yang akan melayani rute Ajibata – Ambarita kapasitas 280 orang penumpang. Pemerintah tampak serius. Tak kurang dua pejabat tinggi, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, menghadiri peresmian. Bahkan menurut Menteri Budi Karya Sumadi, sampai tahun 2020 nanti Pemerintah masih akan membanguan lagi dua KMP yang sama.

Penyedian KMP oleh negara patut disyukuri. Sebab tindakan ini mencerminkan kesungguhan Negara memperhatikan nasib KDT. Selama bertahun-tahun transportasi air yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat yang hidup dan tinggal di KDT selalu tampak apa adanya dan tidak terurus dengan baik. Tenggelamnya KM Sinar Bangun pertengahan tahun lalu sangat memilukan, tapi tidak mengagetkan jika mencermati kondisi transportasi selama ini. Penyediaan KMP yang memadai karenanya merupakan kesungguhan sikap dan tindakan Pemerintah yang sudah lama ditunggu dan kewajiban negara yang sudah lama kadaluwarsa. Pemerintah perlu diapresiasi karena masyarakat KDT sekarang memiliki alat transportasi yang aman dan nyaman.

Tapi KMP Ihan Batak saja tidak cukup. Menambah lagi dua KMP yang serupa seperti dijanjikan Menteri Perhubungan pun bukan jawaban terhadap persoalan-persoalan mendasar di KDT. Pertama-tama, buruknya transportasi air di kawasan ini selama puluhan tahun sangat terkait dengan kenyataan bahwa mayoritas penggunanya adalah masyarakat golongan menengah ke bawah. Masyarakat golongan atas akan menyaksikan sebagian besar sarana transportasi yang melintas Danau Toba dalam puluhan tahun terakhir dengan “kengerian” karena tampak tak aman, apalagi nyaman, dan memilih merogoh koceknya untuk mengadakan transportasi privat yang lebih menenangkan. Sementara masyarakat kelas bawah melihatnya—keamanan dan kenyamanan—sebagai bukan pilihan. Menaiki kapal motor yang berjubel bukan tindakan konyol yang tidak paham resiko; tapi tindakan yang rasional karena pilihan lain yang tidak mampu dijangkau kantong atau memang tidak ada sama sekali. Keamanan dan kenyamanan selama bertahun-tahun adalah kemewahan yang tidak terbeli; yang mustinya menjadi bagian dari kewajiban Negara untuk menyediakannya. Situasi bertambah buruk karena orang miskin kerap tidak memiliki kekuatan yang cukup besar untuk bisa memaksa negara menunaikan kewajibannya.

Artinya, transportasi yang buruk selama bertahun-tahun adalah bagian yang tak terelakkan dari ketimpanagn ekonomi dan lemahnya keberpihakan Negara terhadap masyarakat golongan menengah ke bawah. Kemiskinan berkontribusi besar terhadap lemahnya kekuatan masyarakat menekan negara untuk melaksanakan kewajibannya menyediakan fasilitas publik yang memadai. Pertanyaannya sekarang, apakah peresmian KMP Ihan Batak merupakan bukti hilangnya—atau paling tidak berkurangnya—ketimpangan dan keberpihakan Negara pada orang miskin, juga menguatnya masyarakat di hadapan Pemerintah?

Jawabannya sudah tentu “belum”. Tanpa memerlukan studi yang rumit dan angka statistik yang membangkitkan decak kagum, sekilas pandang saja ketimpangan sosial dan ekonomi di KDT dan kemiskinan masih tampak nyata dan memilukan. Kemiskinan misalnya dalam jangka panjang bisa membuat Ihan Batak yang nyaman dan gagah kelebihan penumpang, seperti nasib yang pernah dialami kapal motor-kapal motor pendahulunya. KMP tidak pernah dibuat dalam rangka melebihi kapasitas mengangkut. Kekuatan kantonglah yang membuat KMP sering tidak berdaya menghadapi serbuan penumpang, apalagi di musim-musim tertentu. KMP Ihan Batak mungkin saja bisa menghindar dari masalah klasik ini, tanpa harus mengoreksi ketimpanagn eknomi dan lebih serius mengentaskan kemiskinan. Tapi tampaknya hanya dengan administrasi yang ketat—yang juga langka di negeri ini—yang tampak tidak berperikemanusiaan bagi sebagian besar pengguna jasa transportasi yang tidak punya banyak pilihan.

Lebih dari itu, sangat sulit mengatakan masyarakat miskin saat ini telah memiliki daya tawar yang cukup tinggi, bisa memaksa negara melaksanakan tugasnya dengan baik. Masyarakt miskin tidak lagi lemah dan sepenuhnya tidak berdaya seperti situasi di masa Orde Baru. Pengorganisasian yang dilakukan berbagai elemen masyarakat sipil dan sektor popular telah meningkatkan secara signifikan kekuatan menekan masyarakat golongan menengah ke bawah. Tapi tampaknya kekuatan masyarakat miskin baru sampai pada tingkat membuat siapa pun yang memerintah negara ini setidaknya harus memiliki gesture yang tampaknya berpihak pada mereka. Masyarakat miskin belum memiliki kemampaun yang memadai untuk berbuat lebih dari sekedar memaksa gesture tertentu. Tidak heran jika inisiatif masih terus berada di tangan Pemerintah, yang tidak bakal terlalu keberatan jika urusannya hanya gesture. Secara politik gesture lebih murah dan di saat bersamaan kepentingan lain, di luar dari keberpihakan pada masyarakat miskin, bisa disisipkan.

Apalagi selama ini Pemerintah hampir tidak pernah berhenti membuat kebijakan yang memanjakan kelas atas, yang dalam hal ini diwakili oleh perusahan-perusahan besar yang beroperasi di KDT. Keberpihakan ini menjelaskan kenapa KDT sangat sulit maju dan beranjak dari keterbelakangannya, tetap miskin dan secara sistematis melemahkan masyarakat kelas bawah. Boleh dibilang, sikap tidak berimbang yang ditunjukkan Pemerintah menjadi salah satu sumbu utama berbagai persoalan sosial, ekonomi dan politik; mulai dari tenggelamnya kapal, terusirnya masyarakat adat dari tanahnya sendiri, bencana alam yang makin sering terjadi dan masih banyak lagi. Tegasnya, tanpa menghentikan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada perusahan, ketimpangan sosial dan ekonomi sulit diatasi, masalah seperti trasnportasi yang buruk akan terus tumbuh. Dengan lain perkataan, transportasi yang buruk hanya simptom saja. Persoalan sesungguhnya pada kesenjangan struktural yang terus memburuk dan tidak pernah terkoreksi dengan memadai.

Sekarang ini, selain transportasi air yang aman dan nyaman, masyarakat KDT juga menunggu sikap Pemerintah yang lebih adil dan fair. Sudah saatnya negara bukan saja menunjukkan gesture yang berpihak pada masayarakt miskin, tapi juga perlu segera bersikap tegas terhadap perusahan. Sikap tegas tidak berarti memusuhi. Sikap tegas adalah setidaknya kemampuan mengambil tindakan yang sesuai peraturan yang berlaku terhadap perusahan-perusahan yang jelas-jelas telah melakukan pelanggaran.

Dalam sambutannya, Menteri Luhut Binsar Panjaitan mengajak segenap masyarakat KDT untuk merawat danau dan melindunginya dari sampah. Ajakan yang sudah tentu perlu didukung. Tapi bukankah selama ini perusahan-perusahan besarlah yang menjadi kontributor utama kerusakan lingkungan KDT? Dalam rangka sikap tegas, apakah Pemerintah berani mengambil tindakan terhadap perusahan-perusahan yang melanggar, termasuk yang terbukti merusak lingkungan?

Tanpa sikap tegas terhadap perusahan-perusahan besar, sangat dikhawatirkan KMP Ihan Batak perlahan-lahan akan menjadi gesture yang basi. Kapal lumayan megah ini juga mudah dicurigai lebih melayani kepentingan pariwisata ketimbang kebutuhan masyarakat KDT akan transportasi yang manusiawi. Sekali lagi ini semua tidak untuk mengatakan Ihan Batak tidak ada gunanya. Transportasi yang aman dan nyaman harus ada dan menjadi kewajiban negara menyediakannya. Tapi bahkan berpuluh-puluh KMP sekelas Ihan Batak pun masih tidak cukup, jika kondisi-kondisi mendasar di atas yang menyebabkan masalah-masalah seperti buruknya transportasi dan kerusakan lingkungan, tidak pernah ditanggulangi.***

Carlos Melgaros Varon———–Sangat luas anggaran artikel bahkan penjelasan namun ada yang selalu saya rasa kurang yaitu keterlibatan pemerintah daerah sebagai aktor utama panggung yang hanya menghibur tapi tak rela menyelesaikan problem yang sudah akut di KDT. Perlu lebih mendarat sebab menurut saya persoalan paling serius adalah penempatan pemerintah daerah yang menjadi pilihan langsung dari masyarakat tapi yang paling jauh dari kebutuhannya