Politisasi Bansos di Pilkada

Jakarta, CNN Indonesia — Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik mengatakan Mendagri Tito Karnavian selalu mengingatkan para kepala daerah untuk tidak menjadikan bantuan sosial atau bansospenanganan dampak virus corona (Covid-19) sebagai ajang kampanye.

Dia menambahkan Tito juga mengajak semua elemen masyarakat untuk mengawal penyaluran bansos saat pandemi corona.
“Pastinya Pak Mendagri selalu mengingatkan semua kepala daerah,” kata Akmal melalui pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Jumat (8/5).

Akmal menjelaskan pengawasan bansos, terutama dalam dugaan kampanye, tidak akan optimal jika hanya dilakukan pemerintah pusat. Sebab menurutnya pemerintah punya keterbatasan dalam hal tersebut.

Dia berpendapat semua pihak, mulai dari DPRD, aparat penegak hukum, media massa, hingga masyarakat harus ikut dalam mengawasi bansos agar tepat sasaran.
“Harusnya, tidak ada ruang bagi seorang kepala daerah menyalahgunakan bansos tersebut, bila peran masing-masing berjalan dengan baik,” ujar Akmal.

Sebelumnya, dugaan penyelewengan bansos corona untuk kepentingan kampanye mencuat ke publik usai kasus Bupati Klaten Sri Mulyani. Bansos di kabupaten itu, baik berupa sembako hingga buku tulis siswa, ditempeli stiker wajah sang bupati.

Kejadian ini sempat dibawa DPR saat rapat dengan pemerintah. Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene menyebut bantuan sosial senilai miliaran rupiah digunakan kepala daerah untuk kampanye jelang pilkada.

“Bahkan kepala-kepala daerah yang tidak pakai lagi kesantunan, ini dalam rangka pemilihan kepala daerah kok bisanya sembako dari realokasi itu bisa menggunakan logo partai tertentu,” ujar Felly dalam Rapat Dengar Pendapat bersama DPR RI yang disiarkan langsung situs dpr.go.id, Selasa (5/5). (dhf/osc)

DPR Sebut Bansos Corona Jadi Ajang Kampanye Kepala Daerah
CNN Indonesia, Selasa, 05/05/2020 15:29.
Jakarta, CNN Indonesia — Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene menyebut bantuan sosial (bansos) senilai miliaran rupiah saat pandemi virus corona (Covid-19) digunakan kepala daerah untuk kampanye jelang pilkada.

Felly mengatakan pemerintah daerah mulai melakukan realokasi anggaran untuk merespons pandemi. Namun dia menilai realokasi tidak tepat sasaran karena tidak sesuai kebutuhan penanganan corona.

Lihat juga: Politisasi Bansos Corona, Wajah Pemerintah yang Tak Peka

“Bahkan kepala-kepala daerah yang tidak pakai lagi kesantunan, ini dalam rangka pemilihan kepala daerah kok bisanya sembako dari realokasi itu bisa menggunakan logo partai tertentu,” ujar Felly dalam Rapat Dengar Pendapat bersama DPR RI yang disiarkan langsung situs dpr.go.id, Selasa (5/5).

Felly menyampaikan padahal banyak kasus rumah sakit di daerah kekurangan alat kesehatan. Banyak tenaga kesehatan yang melayani pasien corona dengan alat yang tidak layak.

Namun berdasarkan temuan beberapa anggota Komisi IX, tak ada daerah yang menganggarkan pembelian alat kesehatan. Pemda malah ramai-ramai menggunakan anggaran untuk bansos.

Dia meminta para politikus di daerah untuk berhenti mencari keuntungan di tengah pandemi.”Ratusan miliar, ada di mana otak kita? Pemerintah daerah kok bisa seperti itu? Mohon maaf saya juga dari parpol, dari Nasdem, tapi kita mau ingatkan dalam kondisi gini tolong, dong,” ujar Felly.

Salah satu kepala daerah yang mempolitisasi bansos yaitu Bupati Klaten Sri Mulyani. Dia menempelkan fotonya di paket bansos penanganan Covid-19 hingga memantik polemik di publik. Dalam paket bantuan hand sanitizer, tertempel wajah Sri Mulyani. Selain itu, foto wajah politikus PDIP itu juga menempel di paket bansos mulai dari beras, masker, hingga buku tulis untuk siswa.

Sebelumnya, Analis Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah menilai pencitraan lewat bansos dilakukan karena pemerintah tidak transparan, sehingga seolah-olah bantuan itu diberikan langsung oleh kepala daerah atau kepala negara.

Trubus berpendapat politisasi bansos di tengah krisis tak akan membawa dampak positif bagi pemerintahan. Dia justru menilai manuver tersebut akan berdampak buruk bagi pengambil kebijakan.

“Kesan  Trubus berpendapat politisasi bansos di tengah krisis tak akan membawa dampak positif bagi pemerintahan. Dia justru menilai manuver tersebut akan berdampak buruk bagi pengambil kebijakan.

“Kesan yang muncul jadi kontraproduktif bahwa persepsi publik menjadi menurunkan citra. Menandakan ketidakpekaan terhadap kondisi publik, kemudian melukai hati publik,” kata Trubus kepada CNNIndonesia.combeberapa waktu lalu. (dhf/pmg)

Politisasi Bansos Corona, Wajah Pemerintah yang Tak Peka
Tim, CNN Indonesia,  Rabu, 29/04/2020 17:21

Pekerja membawa paket bantuan sosial (bansos) yang akan disalurkan di Jakarta, Rabu (22/4/2020). (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)

Jakarta, CNN Indonesia — Foto Bupati Klaten Sri Mulyani yang menempel di paket bantuan sosial (bansos) penanganan virus corona(Covid-19) memantik polemik. Kasus ini membuka mata publik terkait politisasi bansos saat krisis di tengah pandemi.

Kejadian bermula dari foto bansos yang viral di media sosial. Dalam paket bantuan hand sanitizer, tertempel wajah Bupati Klaten Sri Mulyani.

Lihat juga:Bupati Klaten Bantah Kampanye Manfaatkan Bantuan Covid-19

Unggahan itu disusul oleh foto berbagai paket bantuan sosial yang juga ditempeli wajah politikus PDIP tersebut. Mulai dari beras, masker, hingga buku tulis untuk siswa diwarnai wajah Sri.

Warganet pengguna Twitter pun mengkritik keras dengan ramai-ramai mengunggah tagar #BupatiKlatenMemalukan. Tagar itu sempat memuncaki trending topic pada Senin (27/4).

Kejadian politisasi bansos tak hanya terjadi di Klaten. Publik juga mengkritisi surat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang diselipkan dalam bantuan sosial untuk warga Jakarta.

Dalam 1,2 juta paket sembako yang dibagikan di Ibu Kota, terdapat surat berisi pesan Anies Baswedan kepada warga. Dalam surat itu, Anies berharap bantuan sosial tersebut dapat meringankan beban warganya. Ia juga mengajak masyarakat bersama menghadapi krisis corona ini.

Tak hanya di tingkat daerah, politisasi bansos juga terjadi di tingkat nasional. Publik mempermasalahkan bantuan sosial yang digelontorkan pemerintahan Joko Widodo dengan nama Bantuan Presiden RI.

Nama bansos itu dinilai seolah-olah bantuan dikeluarkan langsung oleh Jokowi. Padahal sumber dana bantuan sosial berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dipungut dari uang rakyat.

Para pekerja mengemas paket bantuan sosial (bansos) di Gudang Food Station Cipinang, Jakarta, Rabu (22/4/2020). (ANTARA FOTO/M. Risyal Hidayat)

Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI Kunto Adi Wibowo berpendapat kultur politisasi bansos sudah terjadi sejak lama di dunia politik. Di Indonesia, praktik ini marak dilakukan setidaknya sejak pemerintahan Presiden SBY meluncurkan bantuan langsung tunai (BLT).

Kunto mengatakan politisasi bansos merupakan salah satu trik kampanye dalam politik. Eropa lebih mengenalnya dengan istilah pork barrel atau gentong babi.

“Istilahnya pork barrel, tong yang isinya daging babi dulu di Eropa. Jadi memberikan supply makanan kepada konstituennya, bahkan jauh hari sebelum pemilu. Tujuannya membangun favorability, kesukaan terhadap dia,” tutur Kunto kepada CNNIndonesia.com, Rabu (29/4).

Kunto mengatakan trik ini bisa disebut politik uang atau money politic, serupa dengan serangan fajar jelang pencoblosan ketika pemilu. Perbedaannya, pork barrel berbalut kewenangan pemerintah mengelola anggaran bantuan sosial.

Pengajar di Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad itu mengatakan cara ini lazim diterapkan kandidat petahana jelang pemilu. Namun tak tertutup kemungkinan cara ini dilakukan oleh kepala daerah atau kepala negara yang sudah tidak akan berkompetisi lagi.

“Misalnya mempertahankan approval rate, untuk mempertahankan dukungan warga terhadap kepemimpinan dia, itu sangat bisa terjadi,” kata Kunto
Dihubungi terpisah, Analis Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menilai politisasi bansos bertentangan dengan asas tata kelola pemerintahan yang baik karena mengabaikan transparansi.

Dia berpendapat, pencitraan lewat bansos dilakukan karena pemerintah tidak transparan, sehingga seolah-olah bantuan itu diberikan langsung oleh sang kepala daerah atau kepala negara.

Trubus berpendapat politisasi bansos di tengah krisis tak akan membawa dampak positif bagi pemerintahan. Dia justru menilai manuver tersebut akan berdampak buruk bagi pengambil kebijakan.

“Kesan yang muncul jadi kontraproduktif bahwa persepsi publik menjadi menurunkan citra. Menandakan ketidakpekaan terhadap kondisi publik, kemudian melukai hati publik,” kata Trubus kepasa CNNIndonesia.com, Rabu (29/4).

Trubus menyarankan kepada para pejabat publik untuk menghentikan praktik ini. Dia mengingatkan setiap pejabat publik diberi kepercayaan oleh rakyat, sehingga berkewajiban melayani rakyat tanpa mementingkan citra dirinya sendiri.

“Cobalah pemerintah berpikir ini charity, sedekah, di mana dia tidak untuk mencari panggung politik, atau pencitraan, atau apa. Bertanggungjawablah kepada publik,” ucapnya. (dhf/pmg)