19/03/2025

partobanauli.com

MANAT, ELEK, SOMBA
Headlines
melani.butarbutar@gmail.com411 mins

Akademisi Muslim: Tak Ada Diksi Halal dalam Pariwisata

https://www.tagar.id/akademisi-muslim-tak-ada-diksi-halal-dalam-pariwisata
Medan – Akademisi muslim dan sosiolog agama dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara, Dr Irwansyah M Ag mengatakan, penggunaan halal dalam terminologi pariwisata kurang tepat. Karena hal itu bisa menimbulkan banyak persepsi dan kekhawatiran dari kalangan penganut agama non-muslim.Malah, dalam pandangannya, tidak ada istilah halal dalam pariwisata. Sebab, penggunaan kata halal lebih tepat digunakan untuk makanan dan minuman.
“Tidak ada istilah halal dalam pariwisata. Kata halal itu hanya digunakan untuk makanan dan minuman. Tapi kalau untuk pariwisata, kata halal itu tidak lazim,” kata Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Pascasarjana UIN Sumatera Utara itu ketika dihubungi Tagar, Selasa 4 September 2019 malam lalu.
Karena itu, pemilihan kata halal tidak tepat dan diganti dengan diksi lain. Kata halal juga sangat menyinggung. Ada kesan bahwa ada kecenderungan ini mengembalikan Piagam Jakarta. Menurutnya ini bisa memunculkan kekhawatiran luar biasa dari kalangan non-muslim.
Kalau pun betul gubernur bilang begitu, kata Irwansyah, entah dari pembisiknya atau melalui obrolan di warung kopi, yang dimaksud ialah untuk memberikan kenyamanan bagi wisatawan muslim.
“Ini pengalaman saya dengan teman-teman dari UIN ketika pergi ke Thailand, tak sengaja ada teman yang makan babi. Ini kan artinya tidak ada kenyamanan dari segi makanan. Karena makanan yang tidak nyaman ini, jadi tobat teman-teman itu pergi ke sana,” katanya.
Kalau saya tidak setuju dengan istilah wisata halal
Terkait pariwisata Danau Toba, tidak sedikit wisatawan Islam dari Malaysia dan mereka mencemaskan soal makanan. Menurut pandangan Irwansyah, tujuan wacana itu untuk menjaring wisatawan dari muslim, yang mempertanyakan persoalan makanan. Namun, istilah yang dipakai tidak tepat.
Irwansyah tidak setuju jika pemakaian kata halal dipakai untuk pariwisata. Karena kata halal, bagi kalangan non-muslim, seperti momok, sangat sensitif. Bahkan bisa dipahami menjadi tujuan untuk memberangus babi, yang tidak halal.
“Tidak cocoklah wisata halal, karena halal ini kan makanan. Masa kata wisata kaitannya dengan halal, itu salah diksinya (pilihan katanya), nggak benar menurut saya. Kata halal itu misalnya ‘makanan halal’, kalau wisata masa ada halal dan haram. Karena dalam Islam itu kan biasanya digunakan untuk makanan, untuk minuman, nggak cocok dong untuk wisata halal, pemandangan halal, nanti apa lagi itu,” katanya,
“Kalau saya tidak setuju dengan istilah wisata halal,” cetusnya.
Lebih lanjut Irwansyah mengatakan, dari hasil riset yang pernah ia lakukan kepada kalangan non-muslim, aturan-aturan perda syariah sangat riskan.
“Sudah lama saya temukan itu. Kenapa, karena isi dari perda itu kesannya islamisasi. Atau, kesannya bagi mereka itu, bagaimana agar negara ini menjadi negara agama. Ini sangat sensitif,” terangnya.
Karena itu, kata halal sebaiknya dihilangkan dari diganti dengan istilah lain, termasuk dalam pariwisata.
Ia juga berpesan kepada kalangan non-muslim untuk tidak perlu khawatir dengan wacana halal yang berkembang saat ini. Karena itu tidak akan mengarah pada apa yang dikhawatirkan.
“Menurut saya, kawan-kawan Kristiani dan orang Batak terutama, tidak perlu takut juga dengan dengan istilah halal atau syariah. Kenapa, karena istilah itu muncul dari, saya tidak tahu apakah gubernur mengatakan itu, tapi kalau ada yang bisikkan dari kawan-kawan Islam, itu adalah pandangan Islam yang tanda petik, ‘Islam tradisional atau konservatif’, wacana itu bukan muncul dari Islam moderat seperti NU, seperti Muhammadiyah, bukan gitu,” terangnya.
Tapi, jika isu itu muncul dari organisasi Islam yang besar seperti NU dan Muhammadiyah mungkin itu perlu dipertanyakan, ada apa?
Menurutnya, pelabelan untuk restoran halal dan tidak halal juga tidak perlu. Karena bisnis pariwisata adalah bisnis yang mengalir sesuai hukum ekonomi, ada permintaan dan pasar.
“Tidak harus dengan label. Sebab, itu tidak bisa menjamin kehalalan makanan di suatu restoran. Labeling itu tidak selamanya menguntungkan,” katanya. []

Forum Komunikasi Ormas Kristen Sepakat Tolak Wisata Halal di Kawasan Danau Toba

Jakarta, innews.co.id – Mencermati kondisi bangsa dalam berbagai dimensinya serta beragam persoalan kehidupan bernegara, membuat Forum Kerjasama Ormas Kristen (FK-OK) secara intens mengadakan Focus Group Discussion (FGD), seperti yang dilakukan Kamis, (5/9/2019), dengan mengundang tokoh nasional Jacob Tobing, Bonar Simangunsong, dan lainnya, di Handayani Prima, Jakarta.
Pada kesempatan itu, secara terbuka Jacob Tobing mengatakan, Pancasila bukan sekadar dasar negara, melainkan sebuah spirit yang harus dijiwai oleh seluruh rakyat Indonesia. “Memang ada kelompok-kelompok yang coba menggoyang Pancasila, bahkan mau menggantinya dengan dasar lain. Namun, kelompok-kelompok masyarakat yang pro pada Pancasila masih lebih banyak. Karena itu, semua pihak harus bersuara menolak paham lain diluar Pancasila,” ujarnya.
Karena itu, lanjut Jacob, ia menyambut baik apa yang dilakukan FK-OK yang secara intens melakukan diskusi mengenai berbagai persoalan bangsa dan negara. “Kita dukung forum ini agar bisa berkiprah lebih luas dan memberi kemanfaatan bagi relasi keberagaman agama di Indonesia,” kata Jacob.
Sementara itu, Yerry Tawalujan, M.Th., Ketua Umum Gerakan Kasih Indonesia (Gerkindo) mengatakan, acara FGD yang diadakan FK-OK merupakan agenda rutin yang dilakukan setidaknya 2 kali dalam sebulan. “Berbagai hal kami bahas bersama menyangkut isu-isu terkini, serta problematika bangsa,” terangnya.
Ia mencontohkan, agenda hari ini dibahas mengenai isu wisata halal yang mau diberlakukan Gubernur Sumatera Utara di Kawasan Danau Toba. Menurut Yerry, masyarakat di kawasan Danau Toba sudah ada sudah sejak ribuan tahun silam dengan budaya dan kearifan lokal yang berkembang turun temurun.
“Bagaimana mungkin hanya gara-gara turis yang menginap paling 3-4 hari di Danau Toba, lantas harus dihapus budaya, tradisi, dan kearifan lokal yang usianya sudah ratusan tahun. Ini sangat tidak masuk akal,” kritik Yerry tajam.
Dikatakannya, baiknya Gubsu mengurus soal pengembangan infrastruktur, sarana dan prasarana pendukung pariwisata di sekitar Danau Toba, daripada sibuk urus yang halal dan haram. “Biarkan saja kearifan lokal mewarnai wisata di Danau Toba. Justru dengan begitu, ada kekhasan di kawasan tersebut,” tukasnya.
Para peserta FGD pun sepakat untuk menolak keinginan Gubsu memberlakukan wisata halal di Kawasan Danau Toba. “Jangan hilangkan kearifan lokal dan tradisi yang sudah ada turun temurun. Soal halal dan haram kan bicara aturan masing-masing agama, tidak perlu dikaitkan dengan masalah pariwisata,” tukas Yerry yang diaminkan semua peserta FGD. 
Lebih jauh Yerry mengatakan, FK-OK juga saat ini tengah menyiapkan konsep untuk audiense dengan Presiden RI H. Ir. Joko Widodo. “Semoga dalam waktu dekat kita bisa dapat waktu bertemu Presiden agar bisa disharingkan berbagai hal terkait kehidupan berbangsa dan bernegara,” pungkas Yerry. (RN)
—-
Hidden agenda sdh sangat eksplisit. Sebenarnya Pengelola wisata bisa diwajibkan utk menyediakan tempat solat yg bersih, mengapa harus menghadirkan bangunan mesjid yg bersifat stand alone? Mengapa ngotot ? Tempat solat bisa disediakan di hotel, ruangan khusus di terminal pelabuhan muara , silangit dll …tetapi tdk perlu menjadi bangunan tersendiri (seperti dalam maket pelabuhan muara terlampir). Lebih baik diganti dengan bangunan instalasi seni Batak sebagai simbol utk menyambut para turis. Sy harap kiranya penguasa /pengusaha di sekitaran danau toba diberi bijaksana utk menyikapi inisiatif ini. Bisa membedakan mana yg bisa ditransaksikan mana yg tidak.

https://www.gatra.com/detail/news/442450?t=2
https://pelayananpublik.id/2019/09/05/cek-fakta-edy-rahmayadi-tidak-pernah-sebut-wisata-halal-danau-toba/

4 thoughts on “”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related News