MEMBANGUN KESADARAN POLITIK RAKYAT.

Salah satu tujuan pendirian negara Republik Indonesia diamanahkan Pembukaan UUD RI 1945 ialah mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan bangsa dimaksudkan tentu meliputi seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk membangun kesadaran politik rakyat supaya mengerti, memahami hak dan kewajiban selaku warga negara yang baik dan benar.

Kesadaran politik (Kadarpol) rakyat sangat esensial fundamental agar rakyat ikut serta aktif mengawasi perjalanan penyelenggaraan negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, UUD RI 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Bhinneka Tunggal Ika.

Negara yang kuat apabila rakyatnya kuat, melek politik serta terbangun partisipasi publik (rakyat) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, rakyat tidak boleh alergi politik ataupun apolitik.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2007) “Politik ialah 1) pengetahuan mengenai ketatanegaraan kenegaraan (seperti tentang sistem pemerintahan, dasar pemerintahan); 2) segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dsb) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain; 3) cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah); kebijakan.

Dari konteks KBBI ini, rakyat harus mengerti, memahami paripurna hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik dan benar. Pengertian, pemahaman hak dan kewajiban paripurna selaku warga negara itulah dimaksudkan KESADARAN POLITIK RAKYAT.

Munculnya pemikiran keliru mengatakan rakyat tidak perlu terlibat politik sungguh amat disayangkan dan disesalkan. Dan anggapan seperti itu sungguh sangat berbahaya dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, terutama membangun kesadaran politik rakyat. Sebab, tidak ada satu orang manusia hidup di dunia terlepas dari pusaran politik.

Semua warga negara harus dicerdaskan dalam kerja-kerja politik, tanpa kecuali agar mengerti, memahami hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan harus pula mengerti, memahami perbedaan politik dengan partai politik mendalam dan mendetail agar tidak tersesatkan pada pengertian, pemahaman keliru dan salah.

Undang-undang RI No. 2 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik pada pasal 1 ayat (4) dikatakan; “Pendidikan politik adalah proses pembelajaran tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara”.

Selanjutnya, pada pasal 34 ayat (3a) “Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada pasal 34 ayat (3a) berkaitan dengan kegiatan:
a. Pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu; Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
b. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
c. Pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.

Amanat peraturan perundang-undangan ini harus dimengerti, dipahami setiap Warga Negara Indonesia selaku warga negara yang baik dan benar. Sebab, warga negara yang baik dan benar tidak boleh apatis, alergi, apolitis terhadap perjalanan bangsa dan negara.

Partisipasi politik rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangat menentukan berbagai kebijakan negara ataupun pemerintahan. Hal itu tercermin pada peran serta masyarakat dalam berbangsa dan bernegara sesuai konstitusi.

Membangun etika dan budaya politik tentu saja tidak boleh terlepas dari etika dan budaya tumbuh subur di bumi Nusantara. Politik kesantunan, politik keadaban, budaya gotong-royong, saling menghormati, saling menghargai perbedaan, keragaman, kemajemukan atau kebhinnekaan sesama anak bangsa, Persatuan Indonesia, Persaudaraan sesama anak Ibu Pertiwi Indonesia adalah landasan dan fondasi dasar politik Indonesia.

Seluruh anak bangsa harus menyadari paripurna setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagaimana termaktub pada pasal 27 ayat (1) UUD RI 1945. Negara Republik Indonesia “satu untuk semua, semua untuk satu, semua untuk semua” yaitu INDONESIA. Karena itu, equality before the law harus benar-benar tercermin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Harus diingat pasal 1 ayat (2) UUD RI 1945 dengan tegas mengatakan, “Kedaulatan berada ditangan rakyat, dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Artinya, rakyat harus berdaulat dalam politik. Sehingga sungguh keliru besar dan sesat pikir bila rakyat alergi terhadap politik di republik ini.

Oleh karena itu, pemerintah, partai politik sudah saatnya membangun Kesadaran Politik (Kadarpol) rakyat terencana, terprogram, konsisten dan berkesinambungan agar rakyat melek politik sehingga terbangun Warga Negara Indonesia mengerti, memahami paripurna hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian tidak timbul lagi rasa takut, alergi, apolitis ke depan.

Medan, 25 April 2019.
Salam NKRI…….!!! MERDEKA…….!!!
Drs. Thomson Hutasoit.